Nasib proyek monorel kian tak menentu semenjak kasus pembiayaannya terhenti ditangan swasta pada Oktober 2007 yang dipegang oleh PT. Jakarta Monorel (PT. JM). Akibat gagalnya PT. JM dalam menggandeng investor pendanaan proyek Monorel tersebut, sehingga proyek senilai kurang lebih 5,4 triliun rupiah menjadi mangkrak. Pembangunan yang pada awalnya dinyatakan sanggup oleh pihak PT. JM akhirnya terhenti ditengah jalan atau bahkan masih berjalan kurang dari setengah perjalanan. Bangunan yang ada menyisakan tiang pancang yang mangkrak disejumlah ruas jalan seperti di Jalan Asia-Afnka, Senayan, dan Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan sehingga tentu saja merusak esetika kota.
Lantas bagaimana nasib monorel Jakarta selanjutnya??? Belajar dari pengalaman yang ada, jika Pemprov akan melanjutkan proyek tersebut harus dilandasi dengan dasar hukum yang kuat. Hal ini diperlukan guna mengantisipasi berbagai kemungkinan terjadinya kesalahpahaman dalam pengerjaan proyek seperti yang terjadi selama ini.
Pembangunan kembali monorel sangat mungkin terus dilanjutkan. Namun hal tersebut harus dilakukan dengan cara bekerjasama dengan pemerintah pusat yang berperan sebagai salah satu donator pembiayaan proyek. Solusi yang paling tepat untuk melanjutkan proyek tersebut adalah dengan kerjasama antara pemerintah pusat dan DKI apabila pihak swasta dalam hal ini PT. JM tidak bersedia melanjutkan pembangunan monorel dan menyerahkannya pada Pemprov DKI untuk dilanjutkan, terlebih lagi hingga saat ini belum ada pihak swasta yang menawarkan sebagai investor pembangunan monorel. Bentuk kejasama antara pemerintah pusat dan daerah tersebut dapat berupa skema kerjasama pembiayaan pemerintah pusat sebesar 42 persen dan pemerintah daerah sebesar 58 persen. Atau dengan cara pemerintah pusat mengurus pengadaan rel, sedangkan daerah menyediakan gerbong berikut sarana pendukungnya. Jika hal tersebut dilakukan, dimungkinkan pembangunan kembali monorel akan bisa berjalan tanpa hambatan.
Untuk melanjutkan proyek tersebut diperlukan dana tidak sedikit, yakni mencapai triliunan rupiah. Pembangunan monorel akan kembali gagal jika hanya mengandalkan APBD DKI. Bukan hanya karena biaya pembangunan proyek tersebut sangat mahal namun dari hasil analisis, biaya operasional dan pemeliharaan monorel nantinya juga relatif mahal. Karenanya, jika memang Pemprov serius ingin melanjutkan, maka harus melibatkan pemerintah pusat. Caranya, bisa dengan meminta bantuan untuk terlibat dalam proyek tersebut seperti yang telah dijelaskan diatas. Jadi model pembiayaan yang dapat dilakukan untuk merampungkan proyek pembangunan monorel yaitu dengan cara kerjasama dengan pemerintah, dimana pemerintah nantinya akan memberikan garansi pinjaman luar negeri jika sumber pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri.
Memang sebenarnya kegiatan pembangunan proyek tidak bisa dikelola murni oleh swasta. Kalaupun tetap ingin menggandeng pihak swasta, pemprov harus benar-benar memperhatikan pihak swasta yang akan diajak bekerjasama, karena sebelumnya sudah terbukti dengan dipegang investor swasta penuh pelaksanaan proyek monorel tersebut terhenti sebelum terselesaikan.
saya setuju dengan pendapat anda yang menyatakan bahwa jika menggandeng pihak swasta dalam suatu pembiayaan, pemprov harus turut serta dan tidak membiarkan swasta mengelola murni suatu pembangunan proyek pemerintah. menganggapi solusi anda menyelesaikan kasus ini dengan sumber pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri. apakah hal tersebut tidak akan menambah beban negara lagi karena hutang pinjam luar negeri semakin menumpuk?? sya rasa dengan menggandeng pihak swasta dalam bentuk BOT dan seperti yang anda bilang, dengan memilih pihak swasta yang berkualitas dan dengan diperkuat dengan landasan hukum saya rasa mungkin proyek ini dapat berhasil diteruskan.
BalasHapusterima kasih sebelumnya atas informasi yang telah Anda tulis...Saran saya,,hendaknya sebelum mengkaji lebih dalam mengenai strategi pembiayaannya alangkah lebih informtif jika dalam tulisan Anda menyajikan seputar fakta empiris maupun dampak mengenai keberadaan monorel tersebut,, informasi tersebut secara eksplisit akan memberikan gambaran mengenai seberapa penting dan efektifkah jika monorel tersebut benar-benar diadakan..bisa jadi dibalik mangkraknya pembangunan tersebut tersimpan alasan tersendiri bahwa sebenarnya pembangunan monorel tersebut tidak begitu dibutuhkan keberadaannya...cukup sekian dan terima kasih..^__^...
BalasHapussanii: terima kasih atas masukan saudari sani.
BalasHapusMemang untuk pembiayaan dengan pinjaman luar negeri justru dirasa akan semakin memberatkan pemerintah pusat dengan hutang yang harus ditanggung. Namun melihat kondisi yang ada saat ini, apabila menggunakan sistem BOT dimana pembangunan proyek harus menunggu adanya pihak swasta yang bersedia untuk melanjutkan proyek monorel tersebut, dan kenyataannya hingga saat ini belum ada pihak swasta yang bersedia melanjutkan proyek tersebut sehingga dimungkinkan akan lama terselesaikan.
Melihat urgensi monorel sendiri yaitu sebagai salah satu alternatif moda pengurai masalah kemacetan di Jakarta sehingga harus segera ditangani.
Apabila pembangunan proyek monorel telah terselesaikan dan berjalan dengan baik tanpa adanya intervensi pihak swasta dimungkinkan pengembalian investasi/ pengembalian hutang oleh pemerintah dapat segera tertutupi.
Namun, tetap alangkah lebih baik dan menjadi prioritas jika ada pihak swasta yang bersedia melanjutkan proyek monorel tersebut kembali sehingga pemerintah dapat menekan/ meminimalisir terhadap pinjaman luar negeri.
Sekali lagi rekomendasi sumber pembiayaan dari pinjaman luar negeri merupakan alternatif apabila dalam jangka waktu tertentu memang tidak ada pihak swasta yang bersedia melanjutkan dan mendanai proyek tersebut.
Terimakasih ^^
umifadillah: terima kasih atas saran saudari umi.
BalasHapusBicara mengenai monorel terlepas dari segi pembiayaan, apabila pembangunan monorel tersebut terealisasi dengan baik saya rasa akan menjadi moda transportasi yang efektif dan dibutuhkan masyarakat Jakarta saat ini. Kemacetan bukan hal baru lagi bagi kota Jakarta, maka dari itu solusi yang paling tepat menurut saya yaitu dengan penyelesaian monorel.
Memang saat ini tidak hanya monorel saja yang menjadi alternatif moda transportasi yang direncanakan di Jakarta, MRT (Mass Rapid Transport) juga akan direncanakan. Namun, menurut saya Monorel akan jauh lebih bermanfaat dibanding dengan MRT, melihat dari kondisi yang ada dengan kondisi Jakarta yang sering terkena banjir dan tanah Jakarta yang lebih rendah dari permukaan laut, bukankah dengan MRT yang sebagian besar direncanakan dibawah tanah justru akan menimbulkan berbagai permasalahan nantinya. Dari sini kita bisa melihat bahwa dengan penyelesaian Monorel akan cukup efektif melihat permasalahan kota Jakarta saat ini.
Dibalik mangkraknya pembangunan monorel yaitu karena adanya kendala pada pendanaan dan belum adnya investor yang bersedia melanjutkan proyek monorel tersebut. Padahal menurut saya pembangunan monorel tetap akan menguntungkan kedepannya apabila terealisasi dengan baik tentunya dengan menambah rute yang ada sehingga monorel bisa menjadi salah satu alternatif transportasi masal yng mengakomodasi penduduk Jakarta secara keseluruhan dan tentunya akan bebas mogok dari banjir (just joke)^^. terima kasih
saya sependapat dengan saudara sani, bahwa model pembiayaan dengan menggunakan hutang luar negeri tidak sepenuhnya efektif karena indonesia sudah mencapa tahap overborrowing. Jika hal ini terus menerus dilakukan maka beban pemerintah dalam hal pengembalian menjadi sangat berat. proyek monorel ini merupakan salah satu proyek besar dan sangat dimungkinkan sebagai solusi atas kemacetan di jakarta, pihak pemerintah harusnya bekerja keras dalam menarik partisipasi swasta untuk menjalin kerjasama utamanya sebagai penyuplai sumber pendanaan,bentuk kerjasama BOT dirasa sudah tepat mengingat biaya pengadaan proyek ini cukup besar.
BalasHapusThanks
christintintin: Terima kasih atas tanggapannya.
BalasHapusMemang tidak salah dengan tanggapan yang anda berikan, saya pun setuju adanya kerja sama dengan pihak swasta dalam bentuk BOT (Build-Operation-Transfer). Dengan sistem BOT tersebut pemerintah tidak akan terbebani oleh adanya hutang dan justru pemerintah akan terbantu dengan adanya sistem tersebut. Namun dengan BOT tersebut dalam jangka waktu tertentu keuntungan hanya akan dipegang oleh pihak swasta hingga biaya investasi tertutupi dan swastapun berorientasi pada financial benefit dengan memberlakukan tarif monorel yang lebih tinggi nantinya. Namun dalam hal ini saya mencoba memberikan alternatif model pembiayaan lainnya melihat situasi dan kondisi pembiayaan pembangunan monorel itu sendiri dimana hingga saat ini belum adanya investor swasta yang dapat melanjutkan pembangunan proyek tersebut. Berikut ini akan saya jelaskan bagaimana bentuk pembiayaan pinjaman luar negeri yang saya tawarkan pada penyelesaian pembangunan monorel agar proyek ini tidak mangkrak berlarut-larut sehingga dapat segera terselesaikan dan menjadi moda transportasi masal yang berguna sebagai pengurai kemacetan di Jakarta.
Dalam SKB Menteri Keuangan dan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor 185/KMK 03/1995 dan Nomor : KEP-031/KET/5/1995 pinjaman luar negeri diartikan sebagai penerimaan negara dalam bentuk devisa ataupun dalam bentuk devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau jasa yang diterima dari Pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PPHLN) yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tetentu.
Berdasarkan sifatnya pinjaman luar negeri dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Concessional Loan dan Non-Concessional Loan. Dalam hal ini saya memberikan solusi untuk pemerintah mengambil pinjaman luar negeri yang bersifat Concessional Loan, dimana Concessional Loan ini memiliki ciri-ciri bunganya rendah, grace periode dan repayment-nya lama, serta ada unsur hibahnya. Dengan demikian, pemerintah tidak akan begitu terbebani melihat syarat dari Concessional Loan itu sendiri, pemerintah dapat mengelola bagaimana sistem yang baik untuk menutup investasi yang ada dengan penentuan tarif sebijak-bijaknya tanpa merugi dan tetap mendapat keuntungan untuk mempercepat penutupan investasi tersebut.
Dari yang telah saya jelaskan, dapat dikatakan baik dengan BOT maupun pinjaman luar negeri yang bersifat Concessional Loan terdapat kelebihan dan kekurangan masing2, jadi untuk pembiayaan proyek tesebut dapat diambil mana yang dirasa paling cepat dan tepat. Terimakasih ^^
sistem BOT apa bisa diterapkan ??
BalasHapusJumlah kebtuhan dana yang besar pasti akan menyulitkan investor ???
Investor mana yang akan menyumbang sebgtu besar ???
zone: terima kasih zone atas tanggapannya.
BalasHapussistem BOT memang sangat mungkin diterapkan. Pembiayaan pembangunan di Indonesia saat inipun cenderung menggunakan sistem BOT.
Kembali lagi pada artikel saya diatas, untuk bekerja sama dengan pihak swasta khusunya dalam pemakaian sistem BOT tentunya pemerintah harus benar2 memprtimbangkan pihak swasta (investor) yang akan mendanai pembangunan proyek tersebut, dimana pihak tersebut harus benar2 mampu mendanai hingga proyek tersebut terselesaikan.
untuk investor mana yang akan menyumbang dana sebegitu besar, saya kira pastinya ada investor2 bermodal besar yang mampu mendanai pembiayaan proyek sebesar monorel tersebut.Dan yang menjadi permasalahan sekarang adalah belum masuknya pihak investor bermodal besar tersebut dalam pembiayaan pembangunan monorel di Jakarta. terimakasih ^^
hendro yuliandra
BalasHapusmenurut saya tidak usah repot-repot mencari dana untuk pembangunan monorail dengan melibatkan pihak asing segala karena akan menambah hutang indonesia saja. menurut saya investor yang terbaik adalah penduduk indonesia itu sendiri berikan saham untuk penduduk indonesia yang mau berinvestor...taruh saja untuk 1 orang dengan nilai invest 1 juta rupiah seandainya ada 10 juta penduduk yang mau invest saja sudah 10 triliun rupiah. sedangkan penduduk indonesia mencapai 200 juta penduduk.bisa dibayangkan seandainya setengah penduduk indonesia mau berinvestasi mungkin bisa memajukan perekonomian indonesia. misal dengan tarif monorail Rp.7000 dan yang menggunakan monorail sehari 1 juta orang. tetapi monorail dibuat senyaman dan setertib mungkin agar masyarakat menengah ke atas mau menggunakannya seperti dibuat nya: lift, eskalator mungkin coffe shop. apabila aman dan nyaman saya yakin mungkin bisa mencapai 5 juta penduduk yang menggunakan monorail setiap harinya. andaikan itu semua terwujud, jakarta menjadi bebas macet dan dapat memajukan perekonomian masyarakat indonesia. terimakasih.